PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha. sebagaimana tercantum dalam […]
TENTANG PKKPR DALAM OSS Read More »
KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020 Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Read More »
Alur Proses Permohonan Pengajuan Nomor Induk Berusaha, baik NIB Perseorangan Maupun NIB Badan Hukum OSS – RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Nomor Induk Beusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang
TENTANG HAK ATAS TANAH HAK GUNA USAHA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 2 ayat 2 Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannva dengan Hak Pengelolaan. Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan
KEPEMILIKAN TANAH HGU Read More »
Permohonan Izin Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 (Pasal 8) (1) Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk memperoleh Izin Lokasi dengan cara mengakses laman OSS. (2) Pelaku berusaha dalam pasal 7 ayat (1) diberikan Izin Lokasi berdasarkan Komitmen secara elektronik.
PERMOHONAN IZIN LOKASI Read More »
PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT…………………….., (dalam Likuidasi) Likuidator PT. …………….., (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jalan …………. Kelurahan ………….., Kecamatan ……………., Kabupaten …………. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumunkan bahwa pelaksanaan pemberesan harta kekayaan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses likuidasi telah diselesaikan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawaban dari Likuidator mengenai
Pengumuman Hasil Akhir Proses Pembubaran Read More »
MODAL DASAR DAN MODAL DITEMPATKAN DALAM (PT) -Bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dicantumkan besaran nilai nominal modal diantaranya : Modal Dasar Perseroan, Modal ditempatkan dan Modal disetor; -Badan Hukum Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, wajib mencantumkan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (Pasal 32 ayat 1),
Modal Dasar Dalam Perseroan Terbatas Read More »
Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan RUPS Pasal 142 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan terjadi Karena, bedasarkan Keputusan Pemegang Saham (RUPS), (Pasal 142 ayat 1 huruf a); -Para pemegang saham dapat mengadakan RUPS, dan menunjuk salah seorang sebagai Likuidator, untuk melaksanakan pembubaran perseroan; -Likuidator selanjutnya dalam jangka waktu 30
Pembubaran Perseroan Read More »
Sekilas Tentang Perseroan Terbatas (PT) Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu badan hukum yang ada di Indonesia, dimana badan hukum ini terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya mempunyai bagian atau sebanyak saham yang dimilikinya. banyaknya modal perseroan tertulis dalam anggaran dasar dan aset perusahaan terpisah dari aset pribadi pemilik perusahaan. Bahwa pemegang saham dalam perseroan terbatas
Jasa Pengurusan Izin Usaha dan Pendirian PT Read More »
Beberapa Ketentuan yang mengatur kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas Pasal 40 (1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. (2) Saham sebagaimana
Beberapa Ketentuan yang mengatur kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas Read More »
