Berita

STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KANTOR PRTANAHAN NASIONAL

Menteri  Agrara dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 3 Tahun 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi […]

STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KANTOR PRTANAHAN NASIONAL Read More »

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ATR BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang pendelegasian tugas. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) terbaru adalah Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri ATR/BPN mengenai Penetapan Hak Atas Tanah, termasuk pemberian rekomendasi Penetapan Hak Atas Tanah kembali dan kegiatan

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Read More »

Rumahkos 314 Panongan

https://rumahkos314panongan.com/Rumah Kost 314 Panongan Tangerang – Banten, guna melengkapi kebutuhan pengguna kost314 panongan, tersedia juga  Penjualan Tiket Pesawat, Tiket Kereta Api, dan tersedia juga ATK dan Camilan lainnya. Akses sangat mudah, 300 meter kepasar tradisional Panongan, 300 meter ke Kampus Esa Unggul, dan dekat dengan toko toko untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sangat mudah, tersedia

Rumahkos 314 Panongan Read More »

Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan melalui pendelegasian kewenangan. (2) Pelimpahan kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Penetapan Hak Atas Tanah kembali kepada bekas pemegang

Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Read More »

TENTANG PKKPR DALAM OSS

PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha. sebagaimana tercantum dalam

TENTANG PKKPR DALAM OSS Read More »

Pengumuman Rencana Pemberesan Harta Kekayaan

PENGUMUMAN Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT…………..bahwa Likuidator PT. ….., berkedudukan di …. Jalan ………Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT. ………..(dalam Likuidasi); Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karawang, ………..Oktober  2020 Ttd LIKUIDATUR

Pengumuman Rencana Pemberesan Harta Kekayaan Read More »

Terbitnya Oeang Lima Sen

  Oeang Republik Indonesia Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi I (depan/belakang) Pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi

Terbitnya Oeang Lima Sen Read More »