adminis

Modal Dasar Dalam Perseroan Terbatas

MODAL DASAR DAN MODAL DITEMPATKAN DALAM (PT) -Bahwa dalam Anggaran Dasar Perseroan telah dicantumkan besaran nilai nominal modal diantaranya : Modal Dasar Perseroan, Modal ditempatkan dan Modal disetor; -Badan Hukum Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, wajib mencantumkan Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), (Pasal 32 ayat 1), […]

Modal Dasar Dalam Perseroan Terbatas Read More »

Pembubaran Perseroan

Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Keputusan RUPS Pasal 142 ayat 1 Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran Perseroan terjadi Karena, bedasarkan Keputusan Pemegang Saham (RUPS), (Pasal 142 ayat 1 huruf a); -Para pemegang saham dapat mengadakan RUPS, dan menunjuk salah seorang sebagai Likuidator, untuk melaksanakan pembubaran perseroan; -Likuidator selanjutnya dalam jangka waktu 30

Pembubaran Perseroan Read More »

Pengumuman Rencana Pemberesan Harta Kekayaan

PENGUMUMAN Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT…………..bahwa Likuidator PT. ….., berkedudukan di …. Jalan ………Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT. ………..(dalam Likuidasi); Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karawang, ………..Oktober  2020 Ttd LIKUIDATUR

Pengumuman Rencana Pemberesan Harta Kekayaan Read More »

Terbitnya Oeang Lima Sen

  Oeang Republik Indonesia Oeang Republik Indonesia (ORI) Emisi I (depan/belakang) Pada 24 Oktober 1945, Menteri Keuangan A.A Maramis menginstruksikan tim serikat buruh G. Kolff selaku tim pencari data untuk menemukan tempat percetakan uang dengan teknologi yang relatif modern. Hasilnya, percetakan G. Kolff Jakarta dan Nederlands Indische Mataaalwaren en Emballage Fabrieken (NIMEF) Malang dianggap memenuhi

Terbitnya Oeang Lima Sen Read More »

Dasar Perhitungan PPh

Dasar Perhitungan PPh Final PP.34/2016

Perhitungan PPh sesuai PP Nomor 34 Tahun 2016 -Objek Pajak -Yang menjadi objek PPh Final adalah atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari: pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan; atau 2. perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya Berdasarkan aturan baru tersebut maka transaksi berupa Perjanjian Pengikatan Jual

Dasar Perhitungan PPh Final PP.34/2016 Read More »

Tentang Hak Atas tanah berasal dari Girik-Milik Adat

Tentang Hak Atas tanah berasal dari Girik/Milik Adat

Sertipikat adalah merupakan Bukti Hak Atas tanah yang syah, yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia, sebagai bukti Legalitas atas tanah, dan tanah merupakan Tempat Tinggal dan atau juga merupakan asset, baik untuk dan atas nama Badan Hukum maupun atas nama per seorangan, akan tetapi khusus untuk bidang tanah yang berasal dari milik adat,

Tentang Hak Atas tanah berasal dari Girik/Milik Adat Read More »

Pengertian Hukum Agraria dan Hukum Tanah

Contoh Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara

SURAT PERNYATAAN GARAPAN TANAH NEGARA   Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama  : Lahir di  : Pekerjaan  : Alamat : KTP/NIK Nomor  : Dengan ini menyatakan, bahwa saya telah menguasai/menggarap atas sebidang tanah yang terletak di Jalan………………….Rt…..Rw………………….Kelurahan……………….…Kecamatan………….……….Kabupaten/Kota…………………………berukuran Luas…….……M2, (…………………) yang saya peroleh berdasarkan Surat Jual Beli dan Pengoperan Hak Atas Tanah/Jual Beli dan

Contoh Surat Pernyataan Garapan Tanah Negara Read More »

Tentang Izin Peralihan Hah-Hak Atas Tanah

TENTANG SERTIPIKAT TERDAPAT TULISAN “Apabila hak atas tanah ini akan dialihkan, maka terlebih dahulu mengajukan izin peralihan pada Kantor Pertanahan” Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan satu-satunya bukti Hak yang  syah atas tanah tersebut, dan Sertipikat Hak Atas tanah tersebut juga bisa di alihkan dan atau di jual belikan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan 

Tentang Izin Peralihan Hah-Hak Atas Tanah Read More »