adminis

STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KANTOR PRTANAHAN NASIONAL

Menteri  Agrara dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 3 Tahun 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi […]

STANDAR PELAYANAN PENATAAN RUANG PADA KANTOR PRTANAHAN NASIONAL Read More »

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ATR BPN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang pendelegasian tugas. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) terbaru adalah Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri ATR/BPN mengenai Penetapan Hak Atas Tanah, termasuk pemberian rekomendasi Penetapan Hak Atas Tanah kembali dan kegiatan

Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Read More »

Bagaimana Cara Permohonan Sertifikat ?

Bagaimana cara mengurus Sertifikat Tanah secara mandiri Mengurus tanah, terutama untuk mendapatkan sertifikat, biasanya dilakukan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Prosesnya melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan, pengukuran tanah, penelitian, hingga penerbitan sertifikat. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam mengurus tanah: Persiapan Dokumen dan Pengajuan Permohonan: Jika pemohon melakukan pengurusan sendiri maka dating ke kantor

Bagaimana Cara Permohonan Sertifikat ? Read More »

Rumahkos 314 Panongan

https://rumahkos314panongan.com/Rumah Kost 314 Panongan Tangerang – Banten, guna melengkapi kebutuhan pengguna kost314 panongan, tersedia juga  Penjualan Tiket Pesawat, Tiket Kereta Api, dan tersedia juga ATK dan Camilan lainnya. Akses sangat mudah, 300 meter kepasar tradisional Panongan, 300 meter ke Kampus Esa Unggul, dan dekat dengan toko toko untuk memenuhi kebutuhan sehari hari sangat mudah, tersedia

Rumahkos 314 Panongan Read More »

Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENETAPAN HAK ATAS TANAH Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan melalui pendelegasian kewenangan. (2) Pelimpahan kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Penetapan Hak Atas Tanah kembali kepada bekas pemegang

Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Read More »

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

Bahwa pelaksanaan per izinan dalam SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK diatur dalam Surat Keputuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 3 Tahun 2021, sebagaimana disebutkan dalam “Pasal 3 Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui: a. penggunaan teknologi informasi

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK Read More »

OSS RBA

PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan suatu jenis perizinan pengganti izin Lokasi. PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang,

OSS RBA Read More »

TENTANG PKKPR DALAM OSS

PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) merupakan suatu jenis perizinan yang menjadi acuan baru di dalam melakukan perizinan berusaha sebagai pengganti izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang dalam membangun dan mengurus tanah. Selain melakukan perubahan terhadap nama izin lokasi dan pemanfaatan ruang, KKPR juga melakukan perubahan terhadap konsep serta prosedur perizinan berusaha. sebagaimana tercantum dalam

TENTANG PKKPR DALAM OSS Read More »

TIGA JENIS PERUBAHAN PADA YAYASAN

Jenis Perubahan dalam Anggaran Dasar Yayasan Bahwa dalam pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar Yayasan ada 3 jenis perubahan, sebagaimana disebutkan dibawah ini : Perubahan Anaggaran Dasar Yayasan yang harus mendapat Persetujuan Menteri Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diberitahukan kepada Menteri Perubahan Data Yayasan yang diberitahukan kepada Menteri Berikut  uraian dari masing masing perubahan tersebut : Perubahan

TIGA JENIS PERUBAHAN PADA YAYASAN Read More »