Jasa Pengurusan Izin Lokasi
Jasa Pengurusan Izin Lokasi

Persyaratan Pembuatan Izin Lokasi

Suatu Badan Hukum Perseroan yang didirikan di Indonesia, yang bergerak di Bidang Pembangunan Perumahan, Kawasan Industri, Perkebunan dan Tambak, apabila ingin membuat Ijin Lokasi, beberapa persaratan oleh perusahaan tersebut untuk dipenuhi antara lain :

  1. Anggaran Dasar Perusahaan
  2. Sudah Mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum Dan Ham RI
  3. Memiliki Ijin Domisili Perusahaan atau SITU
  4. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  5. Memiliki Surat Ijin Perusahaan (SIUP)
  6. Memiliki Surat Tanda Perusahaan (TDP)
  7. Memiliki Ijin Prinsip dari BKPM apabila Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)
  8.  Surat Pernyataan

Setelah persaratan tersebut lengkap, maka perseroan terbatas baru dapat mengajukan ijin Lokasi melalui intansi terkait Kantor Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Bahwa dalam rangka untuk memperoleh tanah untuk kepentingan penanaman modal, maka perusahaan diperlukan suatu ijin, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang ijin Lokasi.

Bahwa luas area tanah yang dapat diberikan ijin sebagaimana dalam pasal 4 ayat 1 hurup (a) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ijin Lokasi adalah sebagai berikut :

  1. Untuk usaha pengembangan perumahan dan Pemukiman, Kawasan Perumahan Pemukiman, Untuk Provinsi 400 Ha, Seluruh Indonesia 4.000 Ha
  1. Kawasan Resort Perhotelan, 1 Provinsi 200 Ha, Seluruh Indonesia 4.000 Ha. Untuk Usaha Kawasan Industri: 1 Provinsi 400 Ha. Seluruh Indonesia 4.000 Ha.
  2. Untuk usaha perkebunan yang diusahakan dalam bentuk perkebunan besar dengan diberikan Hak Guna Usaha: Komoditas Tebu : 1 Provinsi 60.000 Ha. Seluruh Indonesia 150.000 Ha. Komoditas Pangan lainnya: 1 Provinsi  20.000 Ha. Seluruh Indonesia 100.000 Ha.
  3. Untuk usaha Tambak: Di Pulau Jawa:1 Provinsi 100 Ha. Seluruh Indonesia 1.000 Ha. Di Luar Pulau Jawa 1 Provinsi 200 Ha. Seluruh Indonesia 2.000 Ha.

Bahwa ijin lokasi tidak berlaku bagi perusahaan BUMN, Badan Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara, baik oleh Pemerintah Pusat atau Milik Daerah, Badan Usaha yang sebagian Besar sahamnya dimiliki oleh Masyarakat dalam Rangka “Go Public”, ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal  4 ayat 4 sebagai berikut :

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2,dan ayat 3, tidak berlaku untuk :

  1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  2. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
  3. Badan Usaha yang sebagaian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka Go Public
         Permen no.5 Tahun 2015

Jasa Pengurusan Izin Lokasi

Kami telah berpengalaman dan profesional dalam pengurusan dan pembuatan ijin-ijin Pendirian Legalitas Perusahaan, ijin pengurusan Surat-surat tanah, pengurusan dokumen perusahaan lainnya. Dan Jasa legalitas ini Didirikan oleh H. Alih Sualih Kuswara, Dengan tenaga yang profesional dan berpengalaman sejak tahun 1986. Kami  sangat yakin dapat melayani pengurusan berbagai ijin dan dokumen perusahaan baik perorangan maupun badan hukum, diberbagai wilayah baik di dalam maupun luar kota.

Untuk Konsultasi Hubungi Kami :

Alamat : Jalan Asem Baris Raya – Gedung Selmis Jakarta Selatan

Telepon : 0812 8121 0166 – 0812 1984 2492

Incoming search terms:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *