adminis

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) 2020 Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi […]

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Read More »

Perubahan Atas Usia Perkawinan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Bahwa usia perkawinan di Indonesia telah diatur berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia perkawinan 16 Tahun telah di ubah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi

Perubahan Atas Usia Perkawinan Read More »

Pengajuan Nama CV

Cara pengajuan nama CV pada SABU Bahwa Para calon pendiri perusahaan Komanditer pada dasarnya dapat mengajukan nama CV secara langsung melalui SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) pada Ditjen Ahu Online ahu.go.id pemohon dapat mengambil Voucer pada laman AHU tersebut, selanjutnya pemohon membayar voucer tersebut pada salah satu Bank yang bekerja sama dengan DITJEN AHU, setelah

Pengajuan Nama CV Read More »

ALUR PROSES NIB

Alur Proses Permohonan Pengajuan Nomor Induk Berusaha, baik NIB Perseorangan Maupun NIB Badan Hukum OSS – RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Nomor Induk Beusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha tertuang dalam ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang

ALUR PROSES NIB Read More »

TENTANG PENGAJUAN NAMA YAYASAN

NAMA DAN PENDIRIAN YAYASAN Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan. Pasal 5 (1) Nama Yayasan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan

TENTANG PENGAJUAN NAMA YAYASAN Read More »

KEPEMILIKAN TANAH HGU

TENTANG HAK ATAS TANAH HAK GUNA USAHA Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Pasal 2 ayat 2 Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)oleh Negara dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluannya, atau memberikannva dengan Hak Pengelolaan.  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan

KEPEMILIKAN TANAH HGU Read More »

BATASAN USIA DEWASA

BATASAN USIA DEWASA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 / SE / I / 2015 Tentang batasan usia Dewasa. Maka kepastian Hukum dalam melakukan perbuatan hukum, yang tepat dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2015 pada angka 7 sebagai berikut: 7. Berdasarkan

BATASAN USIA DEWASA Read More »

Tentang Hak atas Tanah dan Ketentuan-Ketentuannya

Hak atas tanah yang ditetapkan Sementara dan ketentuan-ketentuannya Bahwa tentang hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria  nomor 5  Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : Sebagaimana disebutkan dalam (Pasal 16 ayat (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:. a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan,

Tentang Hak atas Tanah dan Ketentuan-Ketentuannya Read More »

PERMOHONAN IZIN LOKASI

Permohonan Izin Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  (PKKPR) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 (Pasal 8) (1) Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk memperoleh Izin Lokasi dengan cara mengakses laman OSS. (2) Pelaku berusaha dalam pasal 7 ayat (1) diberikan Izin Lokasi berdasarkan Komitmen secara elektronik.

PERMOHONAN IZIN LOKASI Read More »

Pengumuman Hasil Akhir Proses Pembubaran

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PT…………………….., (dalam Likuidasi)   Likuidator PT. …………….., (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jalan …………. Kelurahan ………….., Kecamatan ……………., Kabupaten …………. (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), dengan ini mengumunkan bahwa pelaksanaan pemberesan harta kekayaan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses likuidasi telah diselesaikan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawaban dari Likuidator mengenai

Pengumuman Hasil Akhir Proses Pembubaran Read More »