FAQ

Bagaimana Meningkatkan Sertipikat HGB Menjadi HM ?

Syarat Untuk Peningkatan HGB Menjadi Hak Milik adalah sebagai berikut :

  1. Bukti sertipikat Hak Guna Bangunan
  2. IMB/Surat Keterangan Kepala Desa atau kelurahan yang menerangkan sebagai rumah tinggal
  3. SPPT – PBB tahun berjalan.

 

Bagaimana Perpanjangan HGB Yang Masa Berlakunya Sudah Habis?

Syarat perpanjangan HGB Yang Masa Berlakunya Sudah Habis Adalah :

  1. Bukti kepemilikan sertipikat tanah yang sudah habis masa berlakunya
  2. Planing yang dikeluarkan oleh Tata ruang/tata kota
  3. Surat Pernyataan tidak sengketa
  4. Surat pernyataan penguasaan fisik
  5. SPPT – PBB tahun berjalan

Pertanyaan?

Bagaimana cara untuk menyelesaikan Sertipikat yang sudah masa berlakunya, akan berakhir, tetapi Sertipikat masih dalam Agungan salah satu Bank ?
Dan berapa lama penyelesaian perpanjangannya?

Jawab;

Bahwa memang Sertipikat HGB atau HGU mempunyai batas waktu, sehingga memerlukan perpanjangan masa berlakunya, apabila Sertipikat tersebut sedang dalam agunan pada salah satu Bank baik swasta maupun Bank Plat Merah, penjelasannya sebagai berikut :
  1. Pemilik Sertipikat harus mengajukan permohonan kepada Bank tersebut untuk melakukan perpanjangan (biasanya Bank (Kreditor) terlebih dahulu sudah mengetahui), dan akan memberitahukan kepada pemilik Sertipikat.
  2. Pemilik Sertipikat harus mendapatkan Surat Persetujuan dari Bank atau Kreditor tersebut, Bahwa Sertipikat akan diperpanjang.
  3. Surat yang dikeluarkan oleh Kreditor tersebut, ditunjukan kepada Kantor Pertanahan dimana Sertipikat tersebut di Terbitkan.
  4. Lama pengurusan rata-rata 2 sampai 3 bulan.

Demikian jawaban tentang perpanjangan HGB dan HGU yang masa berlakunya akan berakhir.

BAGAIMANA CARA MENGURUS PENETAPAN FATWA WARIS ANAK USIA DIBAWAH UMUR

Seorang suami telah meninggal dan menikah dengan seorang Istri mempunyai keturunan seorang anak yang masih dibawah umur, juga almarhum mempunyai Sertipikat tanah tertulis atas nama suaminya bernama .........(Almarhum) dan seorang anak perempuan bernama ............., berumur 17 tahun, apa yang harus dilakukan oleh Ahli Waris apabila ingin  melakukan berbuatan hukum jual beli.

Pertanyaan   :  perlukah ijin penetapan dari Pengadilan, dalam hal Istri almarhum dan anaknya  yang masih dibawah umur tersebut apabila ingin melepaskan ha katas tanahnya (Jual Beli):

Jawaban  :   bahwa untuk tindakan hukum, seseorang baru dianggap dewasa apabila sudah mencapai usia 21 tahun, dan disebutkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 bahwa “(1). anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekusaannya. (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan” untuk tindakan Jual beli Seorang Ibu sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan.

TENTANG PERMOHONAN IJIN LOKASI SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATRUAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 5 TAHUN 2015

Pertanyaan: sarat-sarat apa saja untuk mendapatkan ijin Lokasi dalam suatu Badan Hukum Perseroan ?

Jawab: untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Kantor Pertanahan Nasional RI, maka suatu Badan Hukum harus telah mempunyai kelengkapan dasar antara lain:

  1. Anggaran Dasar Perusahaan
  2. Sudah Mendapatkan Pengesahan Menteri Hukum Dan Ham RI
  3. Memiliki Ijin Domisili Perusahaan atau SITU
  4. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
  5. Memiliki Surat Ijin Perusahaan (SIUP)
  6. Memiliki Surat Tanda Perusahaan (TDP)
  7. Memiliki Ijin Prinsip dari BKPM apabila Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).
  8. Surat Pernyataan.

 

PERSYARATAN UMUM PERMOHONAN SERTIPIKAT TANAH

1. Foto Kopi KTP

2 Foto Kopi Kartu Keluarga

3. NPWP

4. Surat/Akta Nikah (Pemohon Perorangan)

5. Anggaran Dasar Perusahaan (jika Pemohon Badan Hukum)

6. Domisili Perusahaan

7. Izin Prinsif BKPM (jika Perusahaan PMA)

8. NPWP Perusahaan

9. Tanda Daftar Perusahaan

10.Alas Hak yang menjadi Dasar Permohonan Hak Atas Tanah

11. SPPT-PBB tahun berjalan